UNIVERSITAS BUMIGORA
FAKULTAS FAKULTAS ILMU HUMANIORA, HUKUM & PARIWISATA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

RPS-11-HKKI320015
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal Penyusunan
Hukum Tata Negara HKKI320015 Hukum Subtantif T= 3 2 03 Mar 2026
Pengesahan Dosen Pengembang RPS Koordinator RMK Ka PRODI

Lanang Sakti, S.H.,M.H
Dr. Sofian Assaori, S.H.,M.H
Ana Rahmatyar, S.H.,M.H.
Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
CPL 3 Lulusan mampu menguasai kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum yang diaplikasikan dalam penelitian dan penulisan hukum
CPL 4 mampu menerapkan hukum dan peraturan perundang undangan, kemampuan mengiindentifikasi masalah dan mengintegrasikan dengan keberlakuan hukum
CPL 5 Lulusan mampu menguasai pengetahuan dan tekhnik dasar kemahiran hukum yang diperlihatkan mlalui kemampuan dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK 2.3 Peka dan peduli terhadap masalah hukum yang timbul dan kemampuan memberikan bantuan hukum
CPMK 4.2 Kemampuan memberikan argumentasi serta legal opinion terhadap masalah hukum yang timbul
CPMK 4.3 melakukan penelitian dasar tentang ilmu hukum dan permasalahan hukum
Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.1 Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sumber Hukum Tata Negara, teori konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.2 Mampu menjelaskan pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam praktik ketatanegaraan.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3 Mampu memahami pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam praktik ketatanegaraan.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1 Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2 Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Materi: Kekuasaan eksekutif, hak prerogatif, impeachment.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1 Mampu menganalisis peran kekuasaan kehakiman dan judicial review.
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2 Mampu merancang argumentasi hukum tata negara dalam bentuk legal opinion atau policy brief.
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK
CPMK 2.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.1
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.2
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3
CPMK 4.2 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2
CPMK 4.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1
sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2
Deskripsi Singkat MK Mata kuliah Hukum Tata Negara membahas konsep, asas, dan prinsip dasar ketatanegaraan yang meliputi teori konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian dan pembatasan kekuasaan, lembaga-lembaga negara, hubungan pusat dan daerah, serta mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Kajian difokuskan pada praktik ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dinamika perubahan konstitusi dan implikasinya terhadap sistem demokrasi dan negara hukum.
Bahan Kajian : Materi Pembelajaran 1. konsep dasar hukum tata negara 2. Teori Konstitusi 3. Konstitusi Indonesia 4. Sistem Pemerintahan 5. Lembaga-Lembaga Negara 6. Desain Kelembagaan Negara dan Checks and Balances 7. Judicial Review dan Constitutional Complaint
Pustaka Utama
  • 1. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. → Referensi fundamental konsep dan perkembangan konstitusi Indonesia.
  • 2. Saldi Isra. Pergulatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers. → Analisis kritis dinamika kelembagaan negara pasca reformasi.
  • 3. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. → Perspektif politik hukum dalam desain ketatanegaraan.
  • 4. Refly Harun. Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. → Perspektif akademik dan praktik konstitusi.
Pendukung
Dosen Pengampu LANANG SAKTI, SH.,MH
Mata Kuliah Syarat ya
Pertemuan Ke Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) Penilaian Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; Materi Pembelajaran Bobot Penilaian
Indikator Kriteria & Teknik Luring Daring
1 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.1-Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan sumber Hukum Tata Negara, teori konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis. Ketepatan menjelaskan dan memahami materi Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
Ceramah tanya jawab 		Kuliah,Ceramah,[=100 Menit]
 Kuliah,CBL,[=100 Menit]
 Topik

Sub Topik
Definisi Hukum Tata Negara menurut para ahli Perbedaan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Objek dan subjek kajian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara dalam sistem hukum nasional
 5
2 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.2-Mampu menjelaskan pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam praktik ketatanegaraan. sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3-Mampu memahami pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam praktik ketatanegaraan. ketepatan menjelaskan dan memahami materi Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
Ceramah tanya jawab 		Kuliah,Ceramah,[=100 Menit]
 Kuliah,Ceramah,[=100 Menit]
 Topik
Hukum dan ketatanegaraan
Sub Topik
Latar belakang historis teori pemisahan kekuasaan Pemikiran Montesquieu tentang Trias Politica Perbedaan separation of powers dan distribution of powers Perkembangan teori pembagian kekuasaan modern Pemisahan kekuasaan dan chack and balances
  • [1] Hal: 27
5
3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3-Mampu memahami pemisahan kekuasaan dan checks and balances dalam praktik ketatanegaraan. Ketepatan menjelaskan dan memahami materi Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
Diskusi tanya jawab 		Kuliah,Ceramah,[=100 Menit]
 Kuliah,Lainnya,[=100 Menit]
 Topik
Pemisahan kekuasaan dan konsep check and balance
Sub Topik
Pengertian pemisahan dan pembagian kekuasaan Latar belakang historis lahirnya teori pemisahan kekuasaan Pemikiran Montesquieu tentang Trias Politica Perbedaan separation of powers dan distribution of powers
 10
4
5
6 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1-Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif. sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2-Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Materi: Kekuasaan eksekutif, hak prerogatif, impeachment. Kemampuan analisis dan presentasi Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
Analisis dan presentasi 		Kuliah,Diskusi Kelompok,[=100 Menit]
 Kuliah,Diskusi Kelompok,[=100 Menit]
 Topik

Sub Topik
Konsep lembaga legislatif dalam teori pemisahan kekuasaan Struktur parlemen Indonesia (bicameral system) Dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan dan kewenangan MPR Kedudukan dan kewenangan DPR Kedudukan dan kewenangan DPD Hubungan antar kamar dalam sistem bikameral Indonesia
 10
7
8 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1-Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan lembaga legislatif. sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2-Mampu menganalisis kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Materi: Kekuasaan eksekutif, hak prerogatif, impeachment. Ketepatan menjawab soal Kriteria
ketepatan jawaban ujian sesuai perintah soal
Teknik
Ujian Tengah Semester 		Ujian Terjadwal,Lainnya,[=100 Menit]
 Topik

Sub Topik

 20
9 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1-Mampu menganalisis peran kekuasaan kehakiman dan judicial review. Ketepatan menjelaskan dan memahami Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
Diskusi tanya jawab 		Kuliah,Case based learning,[CBL=100 Menit]
 Kuliah,Case based learning,[CBL=100 Menit]
 Topik
membuat legal opinion
Sub Topik

 10
10
11
12
13 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1-Mampu menganalisis peran kekuasaan kehakiman dan judicial review. sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2-Mampu merancang argumentasi hukum tata negara dalam bentuk legal opinion atau policy brief. Ketepatan dalam menjelaskan dan memahami Kriteria
Keaktifan dikelas
Teknik
diskusi inetraktif 		Diskusi,Kolaboratif,[=100 Menit]
 Topik

Sub Topik
Metode penafsiran konstitusi (original intent, living constitution, purposive interpretation) Judicial activism vs judicial restraint Dampak putusan MK terhadap sistem ketatanegaraan Studi kasus putusan strategis (pemilu, kewenangan lembaga negara, hak konstitusional warga negara)
  • [4] Hal: 126
  • [3] Hal: 54
10
14
15
16 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2-Mampu merancang argumentasi hukum tata negara dalam bentuk legal opinion atau policy brief. Ketepatan menjawab soal Kriteria
ketepatan jawaban ujian sesuai perintah soal
Teknik
Ujian Tengah Semester 		Topik

Sub Topik

 30

Teknik Penilaian CPMK

CPL MK CPMK Unjuk Kerja (Presentase) Tes Tulis (UTS) Tes Tulis (UAS)
CPL 2 Hukum Tata Negara CPMK 2.3 Y
CPL 4 Hukum Tata Negara CPMK 4.2 Y Y
CPL 4 Hukum Tata Negara CPMK 4.3 Y Y

Prosedur Penilaian CPMK

1. Komponen Penilaian CPMK
CPL CPMK Sub-CPMK Detail Penugasan (Teknik Penilaian) Bobot % Kriteria Penilaian
CPL 2 CPMK 2.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.1 Ceramah tanya jawab 5 Keaktifan dikelas
CPL 2 CPMK 2.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.2, sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3 Ceramah tanya jawab 5 Keaktifan dikelas
CPL 2 CPMK 2.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 2.3.3 Diskusi tanya jawab 10 Keaktifan dikelas
CPL 4 CPMK 4.2 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1, sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2 Analisis dan presentasi 10 Keaktifan dikelas
CPL 4 CPMK 4.2 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.1, sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.2.2 Ujian Tengah Semester 20 ketepatan jawaban ujian sesuai perintah soal
CPL 4 CPMK 4.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1 Diskusi tanya jawab 10 Keaktifan dikelas
CPL 4 CPMK 4.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.1, sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2 diskusi inetraktif 10 Keaktifan dikelas
CPL 4 CPMK 4.3 sub.cpmk.HKKI320015.CPMK 4.3.2 Ujian Tengah Semester 30 ketepatan jawaban ujian sesuai perintah soal
Total 100
2. Penilaian CPMK
CPL MK CPMK Unjuk Kerja (Presentase) Tes Tulis (UTS) Tes Tulis (UAS) Total
CPL 2 Hukum Tata Negara CPMK 2.3 20% 0% 0% 0% 20%
CPL 4 Hukum Tata Negara CPMK 4.2 0% 10% 20% 0% 30%
CPL 4 Hukum Tata Negara CPMK 4.3 20% 0% 0% 30% 50%
100%